Maluku - Pernyataan Ketua Umum Prabowo Subianto yang mengaku harus menahan diri saat ini demi kepentingan besar di masa depan menimbulkan kritik keras dari Pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Refly Harun mengaku heran. Menurutnya bila Prabowo mengaku tak dapat berbuat banyak, mengapa memilih masuk ke dalam lingkaran pemerintahan dengan menjadi Menteri Pertahanan.
"Kalau pilihannya berada dalam pemerintahan tidak bisa buat apa-apa, kenapa masuk dalam pemerintahan? Kan kalau masuk pemerintahan, tentu diharapkan Prabowo memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan," kata Refly dalam tayangan Youtube Refly Harun, Selasa, 9 Februari.
Mengingat jabatan Prabowo yang duduk di bidang pertahanan serta keamanan, Refly menganggap semestinya Prabowo bisa lebih banyak mengintrospeksi kebijakan pemerintah, di mana Prabowo sendiri berada di dalamnya.
Sebab, menurut dia, penegakan hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih tajam ke bawah di banding ke atas. Refly lalu menyinggung kasus pidana yang menjerat Muhammad Rizieq Shihab serta mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI).
"Ada kesalahan yang sebenarnya tidak perlu ditahan dan ditangkap, tapi ditahan dan ditangkap. Ya, kita sebutlah kasus Habib Rizieq, kasus Ustaz Maaher yang akhirnya meninggal di penjara. Terakhi,r enam pentolan FPI yang juga ditahan," ucapnya.
BACA JUGA:
Padahal, menurut Refly, polisi bisa saja melakukan diskresi untuk tidak menahan orang-orang yang ia sebutkan. Sebab, mereka bukan tergolong kriminal yang berbahaya seperti koruptor, pembunuh, dan perampok.
"Kalau kriminal betul, seperti koruptor, pembunuh, perampok, wajar harus ditahan. Karena kalau tidak ditahan pasti mereka akan menghilangkan jejaknya, barang bukti," ucapnya.
"Tapi, kalau pelanggaran kerumunan, Petamburan misalnya, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena itu cukup satu kali saja. Tidak mungkin juga lari karena ada penjaminnya, apalagi mengulangi perbuatan pidananya," lanjut Prabowo sebelumnya menyebut dirinya harus lebih banyak menahan diri demi kepentingan yang besar. Namun, Prabowo tidak menyebut apa kepentingan yang dimaksud.
"Kadang-kadang saya juga harus banyak-banyak menahan diri demi kepentingan yang besar, demi kepentingan partai dan seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam tayangan Youtube GerindraTV.
Prabowo mengaku Gerindra belum bisa menjadi partai yang berkuasa dengan mutlak. Namun, Prabowo meminta realita yang ada tidak menyurutkan semangat kader Gerindra.
"Kita tetap ingin berkuasa dengan halal, dengan legitimate, dengan konstitusional. Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat. kita ingin berkuasa dengan perjuangan yang baik, tapi jangan pernah ragu bahwa kita terus punya keyakinan, bahwa kita mampu memperbaiki bangsa ini," ungkap Prabowo.
Ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!