JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menerima pengaduan adanya pungutan liar dalam proses administrasi program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di sekolah asal dari sejumlah mahasiswa.
Keluhan ini disampaikan oleh kelompok mahasiswa penerima KJMU atas nama Gerakan Seribu Langkah. Mereka melaporkan adanya oknum yang menarik bayaran ke mahasiswa dengan nilai berbeda-beda agar administrasi KJMU bisa diproses.
"Ada keluhan soal pungutan liar mulai dari Rp50.000 sampai Rp5 juta. Kami menilai hal ini sangat serius dan harus segera dihentikan," ungkap Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard, Rabu, 27 Mei.
Gusti menilai Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu segera menindaklanjuti laporan pungli yang disampaikan mahasiswa.
"Mahasiswa harus didengarkan, dan program KJMU harus tetap berpihak kepada mereka yang membutuhkan,” tutur Gusti.
Berkenaan dengan itu, Gusti mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani laporan dugaan pelanggaran program KJMU. Penanganannya juga perlu melibatkan partisipasi publik.
“Selain itu perlu juga melibatkan masyarakat karena jumlah penerima program mencapai lebih dari 16 ribu mahasiswa,” ungkap dia.
Berkenaan dengan program tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengubah mekanisme pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) oleh mahasiswa cukup satu kali hingga lulus. Hal ini merupakan salah satu janji kampanyenya dalam Pilkada 2024 lalu.
"Program KJMU yang dulu terhambat kami akan lanjutkan dan tidak dievaluasi seperti dulu yang setiap tahun. Mereka akan kami buat sampai dengan lulus," ungkap Pramono, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:
Pramono juga berencana untuk menambah kuota penerimaan KJMU dari yang sebelumnya 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa. Anggarannya bersumber dari alokasi program sarapan gratis yang batal dilaksanakan.
"Saya mendorong untuk warga Jakarta mempunyai kesempatan belajar sampai dengan S3 yang dijamin, dibantu sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta, selama dia IPK-nya mampu," tutur Pramono.
