JAKARTA - Amerika Serikat akan mengurangi kehadiran militernya di Suriah dari delapan menjadi satu pangkalan. Kebijakan AS akan berubah di negara itu.
Hal ini disampaikan utusan khusus AS yang baru ditunjuk Presiden Donald Trump, Thomas Barrack.
Militer AS memiliki sekitar 2.000 tentara AS di Suriah, sebagian besar di timur laut.
Mereka bekerja sama dengan pasukan lokal untuk mencegah kebangkitan ISIS, yang pada tahun 2014 merebut sebagian besar wilayah Irak dan Suriah tetapi kemudian berhasil dipukul mundur.
Sejak pemberontak menggulingkan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Desember 2024, Amerika Serikat dan negara-negara lain kembali terlibat dengan Damaskus di bawah pimpinan baru Ahmed al-Sharaa.
Barrack, yang juga duta besar AS untuk Turki, mengibarkan bendera Amerika di atas kediaman duta besar di Damaskus pekan lalu untuk pertama kalinya sejak 2012.
“Yang dapat saya yakinkan adalah bahwa kebijakan Suriah kita saat ini tidak akan mendekati kebijakan Suriah selama 100 tahun terakhir, karena tidak satu pun dari kebijakan ini yang berhasil,” kata Barrack ditanya bagaimana peran AS dalam kebijakan Suriah sebagaimana dilansir Reuters, Selasa, 3 Juni.
Mengurangi jumlah pangkalan dari delapan menjadi satu ditegaskan Barrack bagian penting dari perubahan itu.
Dua sumber keamanan di pangkalan tempat pasukan AS ditempatkan mengatakan kepada Reuters pada April, peralatan dan kendaraan militer telah dipindahkan dari Deir el-Zor timur dan sedang dikonsolidasikan di provinsi Hasakah.
BACA JUGA:
Salah satu sumber mengatakan rencana konsolidasi melibatkan penarikan semua pasukan AS dari provinsi Deir el-Zor.
Barrack mengatakan Pasukan Demokratik Suriah Kurdi (SDF) adalah sekutu AS dan faktor yang sangat penting bagi Kongres AS dan mengarahkan mereka untuk berintegrasi ke dalam pemerintahan Suriah yang baru juga sangat penting.
"Setiap orang harus bersikap wajar dalam ekspektasi mereka," katanya.
SDF adalah sekutu utama dalam koalisi AS melawan militan ISIS di Suriah. SDF dipelopori oleh milisi YPG, yang dianggap Ankara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.
PKK memutuskan untuk bubar bulan lalu setelah konflik 40 tahun dengan negara Turki.
